ADS RADIO, Purwakarta- Pihak kepolisian telah memastikan target penyerangan teroris di Waduk Jatiluhur adalah Pospol Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Namun banyak juga yang berspekulasi bahwa jaringan teroris ISIS tersebut memiliki rencana lain, seperti menebar teror di Waduk Jatiluhur.
Meski hal tersebut masih bersifat dugaan, Pemkab Purwakarta meminta TNI dan Polri membantu meningkatkan pengamanan di Waduk Jatiluhur. Pasalnya, waduk tersebut merupakan objek vital yang memiliki banyak kegunaan, seperti pemasok listrik terbesar di Pulau Jawa-Bali dan penyuplai air bersih masyarakat Jabar dan DKI Jakarta.
"Saya lihat ini objek vital tapi pengamanannya masih kurang. Sehingga harus ditingkatkan. Kita lebih baik antisipasi dan berpikiran jauh daripada keburu kejadian buruk," jelas Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Senin (26/12/2016).
Dedi menyebut, jika waduk tersebut jebol karena faktor alam, umur, atau teror, bisa berakibat sangat fatal. Bukan hanya jaringan listrik se-Jawa dan Bali yang akan mati, tapi juga sebagian Jabar dan DKI Jakarta akan tersapu air layaknya tsunami.
"Dalam waktu kurang dari satu jam air bisa merendam Jakarta. Istana Negara saja bisa terendam sampai atap. Apalagi Karawang dan Bekasi, itu bisa benar-benar terendam semuanya," beber pria yang akrab disapa Kang Dedi itu.
Saat ini, kata Dedi, hanya terdapat dua pos masuk utama menuju Waduk Jatiluhur. Sisanya adalah jalan tikus, yang mudah dilalui oleh masyarakat yang tersebar di 16 desa sekeliling Waduk Jatiluhur.
Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Perum Jasa Tirta (PJT) II sebagai penanggung jawab waduk agar bisa membangun pos-pos penjagaan antardesa. Nantinya setiap warga yang akan menuju waduk harus menyerahkan kartu identitas diri dan menjalani pemeriksaan.
"Bayangkan setiap hari di sini ada ratusan, bahkan kalau hari libur bisa ribuan, orang yang mancing di waduk tanpa adanya pengawasan. Dan siapa yang bisa mengontrol mereka? Apalagi sekarang jumlah jaring apung ada sekitar 24.000, di sana kan tidak ada RT atau RW-nya," tuturnya.
Dedi berharap hal tersebut bisa menjadi perhatian pemerintah pusat. Pasalnya, pemerintah daerah kurang bisa leluasa melakukan penataan dan mendorong peningkatan keamanan di sekitar waduk yang memiliki nama lain Bendungan Ir H Djuanda itu.
