Aksi serentak ini secara nasional merupakan sebuah tekanan politik lewat gerakan massa kepada perusahaan-perusahaan asing khususnya Freeport yang selama ini terus-menerus melakukan manuver politik dengan mendikte pemerintah lewat kekuatan kompradornya dengan tujuan memuluskan kepentingan akumulasi kapitalnya dalam menjarah kekayaan alam bumi Papua.
Demikian disampaikan Ketua Umum Eksekutif Nasional LMND Indrayani Abdul Razak dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Selasa (10/10).
Jelas Abdul Razak, sejak 1967 saat berkuasanya pemerintahan Orde Baru, kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia mulai dijadikan sebagai produk politik balas budi rezim Orde Baru kepada negara-negara imperialis yang telah membantunya melanggeng dikekuasaan.
Freeport mulai melakukan kegiatan eksplorasi penambangannya sampai hari ini dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh rezim.
"Selama 50 tahun Freeport ada di bumi Indonesia sumbangsih apa yang telah diberikan buat republik dan masyarakat Papua? Tidak lain hanya lubang besar bekas lahan pertambangan, kerusakan ekologi, kemiskinan, PHK buruh, kematian dan hanya sedikit pajak yang diberikan kepada pemerintah," ujar Abdul Razak.
Berbagai macam manufer politik yang dilakukan Freeport agar tetap mempertahankan status quo terhadap penguasaan bumi Papua mulai dari menyusun dan mempermainkan regulasi, mengintervensi kekuatan politik dan ekonomi, mengancam PHK, menggugat ke Arbitrase, tidak melakukan kewajibannya dalam membangun smelter, menolak divestasi 51 persen, bahkan pemerintah yang mewakili negara dibuatnya tunduk dan patuh terhadapnya.
"Oleh karena itu kami dari Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menginstruksikan secara nasional kepada seluruh kader LMND untuk melaksanakan aksi serentak dengan seruan "ganyang Freeport sebagai simbol neokolonialisme"," seru Abdul Razak.
Untuk hari ini, aksi nasional dilaksanakan di 13 provinsi dan 23 kabupaten/kota dan akan terus dilanjutkan dengan aksi-aksi lanjutan.
Dalam aksi ini, LMND menyerukan enam tuntutan: Pertama, mendesak pemerintah agar tegas bersikap untuk mengakhiri struktur ekonomi kolonial Freeport serta mendorong pembangunan smelter secepatnya untuk pengolahan dan pemurnian agar tidak lagi terjadi ekspor kosentrat.
Kedua, pentingkan kedaulatan nasional dan akhiri perlakuan khusus kepada Freeport dan perusahan-perusahan asing yang menjarah republik. Ketiga, prinsip pengelolaan kekayaan SDM Indonesia harus mengabdi pada demokrasi ekonomi sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.
Keempat, mendesak Kementrian Keuangan, Kementrian BUMN dan Kementrian ESDM agar lebih mementingkan kepentingan nasional dan menghentikan manufer politik Freeport. Kelima, mendesak Jokowi-JK agar menjalankan Trisakti dan Nawacita secara konsekuen dalam segala sektor. Keenam, jika Freeport menolak tunduk pada kedaulatan pemerintah maka silahkan angkat kaki dari republik ini.
"Lawan Freeport, menangkan Pancasila!" demikian Indrayani Abdul Razak.
Sumber : www.rmoljabar.com
Komentar0